Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusi Keuangan di Sektor Properti

Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari peran sektor properti yang menjadi salah satu fondasi utama penggerak perekonomian. Pemerintah Indonesia, dalam menghadapi berbagai tantangan global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, terus berupaya mewujudkan inklusi keuangan.

Inklusi keuangan lebih dari sekadar konsep, melainkan cita-cita mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses merata terhadap produk dan layanan keuangan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait inklusi keuangan juga pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti.

Bagaimana Inklusi Keuangan Dapat Diwujudkan?

Inklusi keuangan dapat dijelaskan sebagai kondisi saat setiap individu dalam kelompok masyarakat memiliki akses terhadap berbagai jenis layanan dan produk keuangan formal yang memiliki kualitas tinggi. Kualitas dalam hal ini terkait kualitas pelayanan yang tepat waktu, aman, lancar, dan dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tingkat inklusi keuangan di suatu negara dapat dilihat dari jumlah penggunaan layanan keuangan masyarakat. Contohnya berapa banyak dan bagaimana masyarakat menabung, melakukan kredit, melakukan transaksi pembayaran, dan menerapkan manajemen risiko.

Inklusi keuangan merupakan sesuatu yang harus terus diupayakan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga keuangan guna mewujudkan keuangan yang lebih inklusif.

1. Mendorong pertumbuhan dan keberagaman lembaga keuangan

Inklusi keuangan bisa diwujudkan melalui menjamurnya lembaga keuangan, seperti koperasi kredit, lembaga keuangan mikro, perusahaan fintech, dan lain sebagainya. Lembaga non-perbankan ini dapat memberikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sebelumnya tidak bisa didapatkan oleh masyarakat dari kalangan tertentu, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Meningkatkan literasi keuangan

Pada dasarnya, tingkat inklusi keuangan suatu masyarakat dipengaruhi oleh aspek literasi keuangan. Bila literasi keuangan rendah, maka tingkat inklusi keuangan juga rendah. Literasi keuangan dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi pada masyarakat seputar finansial.

Tak hanya edukasi soal produk dan layanan keuangan saja, melainkan juga manfaat dan risiko yang kemungkinan akan timbul. Misalnya, edukasi tentang kredit untuk usaha. Manfaat dari layanan keuangan ini adalah mendapatkan modal usaha, tetapi juga ada risikonya, yakni bertambahnya beban finansial bila jumlah cicilan tidak sesuai dengan kemampuan finansial debitur.

3. Meningkatkan penyediaan fasilitas keuangan publik

Salah satu aspek paling krusial dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas keuangan publik. Upaya ini dapat sekaligus membantu pemerintah untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun contoh dari peningkatan penyediaan fasilitas keuangan publik antara lain seperti pemberdayaan UMKM, pemberian layanan KUR, pemberian subsidi untuk kepemilikan rumah bagi masyarakat rentan, dan lain sebagainya.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen

Aspek penting lainnya dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan ialah pemberian perlindungan terhadap konsumen. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan berbagai macam produk dan layanan keuangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui transparansi produk, mediasi, sertifikasi, dan penanganan terhadap berbagai keluhan konsumen.

5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi

Di era digital ini, tak ada industri yang tidak mengadopsi inovasi teknologi. Inklusi keuangan pun bisa ditingkatkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Sebagai contoh, kini sudah banyak sekali perusahaan fintech yang berkembang di Indonesia, seperti platform pembayaran digital hingga fintech untuk menyalurkan pembiayaan properti. Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti mampu memanfaatkan perkembangan teknologi guna memberikan akses ke masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Dampak Positif Kebijakan Pemerintah dalam Inklusi Keuangan Terhadap Sektor Properti 

Seiring dengan meningkatnya tantangan ekonomi global yang diperparah oleh konflik-konflik antar negara, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah proaktif untuk tetap mewujudkan inklusi keuangan. Salah satu inisiatif tersebut ditujukan pada sektor properti, seperti meningkatkan jumlah kepemilikan rumah dan mempermudah proses kepemilikan hunian. Untuk lebih lengkapnya, simak uraian berikut.

Insentif PPN

Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu langkah penting dalam strategi pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan di sektor properti. Melalui pembebasan atau pengurangan jumlah PPN pada properti rumah dengan harga tertentu, pemerintah ikut mempercepat pertumbuhan investasi sekaligus peningkatkan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat.

Langkah ini tak hanya dapat memberikan dukungan finansial terhadap calon pembeli. Langkah tersebut juga dapat mendorong pelaku industri properti untuk mengadakan proyek-proyek baru sehingga pasar properti tetap tumbuh. Pembebasan atau pengurangan PPN juga dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan developer properti untuk lebih inovatif dalam merancang proyek yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Perumahan Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pentingnya inklusi keuangan di sektor properti tak hanya diwujudkan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan PPN. Inklusi keuangan juga bisa diwujudkan melalui penawaran perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan menawarkan program subsidi administrasi, seperti membayar DP 4 juta untuk rumah subsidi, pemerintah tak hanya aktif dalam memberikan bantuan finansial, melainkan juga membuka akses lebih luas ke jenis perumahan ini bagi MBR.

Subsidi administrasi sendiri lebih dari sekadar pemberian bantuan langsung. Subsidi ini juga berperan sebagai penggerak roda pertumbuhan di sektor properti. Melalui inisiatif ini, pemerintah memastikan bahwa inklusi keuangan tak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dampak Luas pada Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan inklusi keuangan di sektor properti tak hanya soal memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membeli rumah. Dalam pembebasan PPN dan subsidi administratif, pemerintah turut serta dalam penciptaan lingkungan investasi properti yang kondusif. Pada akhirnya, hal ini dapat menarik minat pengembang, investor, dan masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan ini juga tak hanya berdampak positif bagi sektor properti itu sendiri, tetapi juga berdampak luas terhadap sektor ekonomi.

Pertumbuhan sektor properti tak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri-industri terkait seperti kayu, semen, dan jenis material lainnya. Pada akhirnya, kondisi menciptakan suatu siklus positif yang dapat memperkuat seluruh ekosistem ekonomi negara. Oleh sebab itu, kebijakan inklusi keuangan pada sektor properti tak hanya soal mempermudah kepemilikan tempat tinggal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.