Bagaimana Bisnis Properti Mewujudkan Inklusi Keuangan
Bisnis properti tak hanya berperan dalam menyokong perekonomian negara, tetapi juga membantu mewujudkan inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan lebih dari sekadar konsep, melainkan suatu inisiatif untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses setara terhadap produk dan layanan keuangan.
Lantas, apa hubungannya inklusi keuangan dengan bisnis properti? Simak selengkapnya dalam uraian berikut.
Sekilas Tentang Inklusi Keuangan
Inklusi keuangan merupakan konsep komprehensif yang bertujuan memberikan akses merata bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai jenis produk dan layanan keuangan. Inisiatif ini tak hanya mencakup layanan keuangan konvensional seperti tabungan dan kredit, melainkan juga layanan lain seperti pembayaran digital dan asuransi.
Dalam mewujudkan inklusi keuangan di Tanah Air, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 menjadi landasan utamanya. Secara garis besar, konsep ini menekankan pentingnya memberikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap masyarakat.
Namun selain memberikan akses merata terhadap produk dan layanan keuangan, inklusi keuangan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, seperti proses kepemilikan rumah.
Pada dasarnya, inklusi keuangan sudah terwujud di Indonesia dan masih terus dikembangkan. Salah satu buktinya adalah menjamurnya perusahaan financial technology atau fintech. Platform seperti pembayaran digital merupakan salah satu bukti bagaimana fintech menjadi perwujudan keuangan yang inklusif di Indonesia.
Selain itu juga ada fintech yang ditujukan khusus untuk pembiayaan properti, seperti Danasyariah misalnya. Fintech semacam ini secara langsung ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor properti dan mewujudkan inklusi keuangan.
Sebab, masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan properti bisa mendapatkannya lewat lembaga non-perbankan seperti fintech P2P properti.
Bagaimana Bisnis Properti Mewujudkan Inklusi Keuangan
Sekali lagi perlu ditekankan bahwa inklusi keuangan merupakan konsep yang mampu mendorong terciptanya akses merata terhadap berbagai produk dan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, bisnis properti memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusi keuangan.
Terdapat tiga aspek utama dalam industri properti yang dapat menciptakan inklusi keuangan, yakni penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat rentan, percepatan sertifikasi tanah, dan peningkatan akses pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, simak uraian berikut ini.
Perumahan Terjangkau Bagi MBR
Penyediaan perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non-formal menjadi langkah penting dalam rangka mendukung terwujudnya inklusi keuangan. Pengembang properti dapat berperan aktif dengan merancang proyek-proyek perumahan dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tergolong MBR.
Dalam mewujudkan hal tersebut, pengembang harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun program pembangunan kompleks perumahan bersubsidi guna mendapatkan lahan terjangkau. Proses tersebut juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat dengan penghasilan rendah tanpa harus mengorbankan kualitas.
Percepatan Sertifikasi Tanah
Sertifikasi tanah menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan kepemilikan properti yang dapat dijadikan agunan. Dengan begitu, masyarakat dapat menggunakannya untuk mendapatkan pembiayaan properti sehingga terwujud inklusi keuangan. Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi aspek penting dalam mempercepat proses pembuatan sertifikasi tanah.
Para pengembang properti bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Tujuannya tak lain untuk mengatasi kendala terkait keterbatasan ahli ukur dan menjamin efisiensi dalam penerbitan sertifikat.
Seperti yang sudah dijelaskan, dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat bisa menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan atau non-perbankan. Pada akhirnya, percepatan sertifikasi tanah dapat membuka pintu akses pembiayaan properti bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkannya.
Peningkatan Akses Pembiayaan
Perkembangan pada bisnis properti dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan keuangan negara yang inklusif. Perkembangan yang dimaksud adalah pertumbuhan lembaga non-perbankan seperti perusahaan financial technology di bidang P2P lending atau crowdfunding properti.
Kolaborasi dengan lembaga keuangan, termasuk perusahaan fintech, menjadi langkah penting dan progresif dalam memperluas akses terhadap pembiayaan properti dengan suku bunga yang bersaing. Para pengembang properti juga dapat menyusun skema pembiayaan yang ramah untuk konsumen, khususnya mereka yang tergolong sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pembiayaan yang ramah bisa mencakup pemberian skema kredit lunak dan fasilitas angsuran yang fleksibel. Namun sebelum mewujudkan hal ini, para pemangku kepentingan perlu memahami kebutuhan sekaligus profil finansial masyarakat dengan penghasilan rendah. Keduanya menjadi kunci penting dalam menyusun produk pembiayaan yang sesuai.
Di samping itu, kampanye tentang literasi keuangan juga perlu diupayakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan. Hal ini penting karena menjadi salah satu bagian dari strategi mewujudkan inklusi keuangan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk pembiayaan dan manfaatnya.
Dengan menjalankan ketiga langkah tersebut, bisnis properti diharapkan tidak hanya fokus pada aspek komersial semata. Industri ini diharapkan juga bisa memberikan dampak positif secara sosial.
Sebab, inklusi keuangan dalam konteks industri properti bukan hanya soal kepemilikan rumah, melainkan juga soal memberdayakan masyarakat untuk bisa mengoptimalkan manfaat dari kepemilikan properti, Misalnya sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah atau menjadi sumber pendapatan dalam kehidupan mereka.
Bisnis properti juga memiliki potensi besar untuk terus mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui langkah-langkah di atas, seperti penyediaan rumah terjangkau dan peningkatan akses pembiayaan, sektor properti bisa menjadi motor penggerak untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya peran ini dapat dilihat dari upaya konkret pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan upaya-upaya inklusi keuangan dan inisiatif para pelaku industri properti dalam menciptakan ekosistem yang dapat mendukung akses keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan, dan bisnis properti bisa menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan inklusi keuangan di Tanah Air.