Ini Jenis Transaksi yang Bisa Diintip Payment ID

Coba bayangkan kalau kamu melakukan transfer, belanja secara online, atau bahkan menerima bantuan sosial dari pemerintah lewat transfer. Nah, seluruh aktivitas keuangan itu ternyata bisa dicatat dan direkam dalam satu kode identitas unit yang disebut Payment ID.

Sistem identitas digital ini menjadi bagian dari gebrakan besar yang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia. Mulai tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI, uji coba penggunaan Payment ID resmi dimulai dan diterapkan pada penyaluran bantuan sosial non-tunai. Namun sebenarnya apa sih itu Payment ID dan bagaimana mekanisme kerjanya?

Apa Itu Payment ID?

Payment ID adalah kode unik yang memakai basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan fungsi menghubungkan identitas seseorang dan semua riwayat transaksi digitalnya. Kode ini terdiri dari gabungan huruf dan angka sebanyak sembilan karakter. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengawasan, identifikasi, dan autentikasi data transaksi.

Menurut Bank Indonesia seperti yang dilansir oleh Bloomberg Technoz, ada tiga fungsi utama dari Payment ID, yakni:

• Identifikasi profil pengguna: Menghubungkan identitas individu dengan seluruh aktivitas transaksi digitalnya.
• Autentikasi data transaksi: Memastikan keabsahan transaksi digital sehingga dapat meminimalkan risiko penipuan.
• Penghubung data keuangan terpadu: Mengumpulkan semua catatan transaksi dari berbagai sumber, baik dari rekening bank, e-wallet, maupun platform pembayaran digital lainnya.

Dengan adanya sistem ini, maka seluruh riwayat keuangan masyarakat, termasuk pemasukan, pengeluaran, investasi, pinjaman, hingga aktivitas berisiko seperti judi online atau pinjaman ilegal, bisa dipantau secara real time.

Cara Kerja Payment ID

Sederhananya, Payment ID itu seperti nomor identitas tunggal untuk semua transaksi finansial kamu. Jadi, setiap kali kamu melakukan transaksi digital, maka sistem akan secara otomatis menghubungkan aktivitas tersebut dengan kode unik yang berbasis NIK. Data itu lalu terkonsolidasi dan disimpan dalam sistem Bank Indonesia secara aman.

Contohnya begini, kamu berbelanja lewat marketplace menggunakan dompet digital. Transaksi yang kamu lakukan tersebut tidak hanya tersimpan di aplikasi, tetapi juga di sistem Payment ID yang terhubung langsung dengan NIK kamu. 

Hal ini juga berlaku jika kamu menggunakan layanan pinjaman online atau mungkin melakukan investasi digital, semuanya akan tercatat dalam satu basis data.

Bank Indonesia juga menekankan bahwa Payment ID nantinya akan diintegrasikan dengan Ditjen Dukcapil. Dengan kata lain, jika pemilik ID meninggal dunia, maka sistem akan secara otomatis menonaktifkan Payment ID yang bersangkutan. Tujuannya satu yakni untuk mencegah penyalahgunaan akun oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Jadi, cara kerja Payment ID mirip seperti catatan keuangan yang bisa diakses dari berbagai platform, baik bank maupun non-bank.

Payment ID Berlaku di Bank Apa Saja

Apakah Payment ID hanya berlaku pada bank tertentu saja? Jawabannya adalah tidak. Melansir CNN Indonesia, Payment ID berlaku pada semua lembaga keuangan, mulai dari perbankan, dompet digital, dan platform keuangan lain yang tercatat dalam ekosistem nasional.

Hanya saja, pada tahap awal ini, penerapan Payment ID diberlakukan untuk penyaluran bansos secara non-tunai. Pihak Bank Indonesia sendiri menyampaikan bahwa butuh waktu beberapa tahun untuk menerapkan uji coba secara luas sebelum benar-benar bisa diterapkan di seluruh kanal keuangan.

Dengan demikian, jika nanti sudah bisa diberlakukan secara menyeluruh, masyarakat sudah tidak perlu lagi khawatir soal perbedaan sistem keuangan antarbank. Pasalnya, semua transaksi akan terhubung dalam satu ID yang sama,

Manfaat dan Tantangannya

Kehadiran Payment ID membawa banyak manfaat. Pertama, sistem ini mendukung transparansi keuangan karena seluruh catatan keuangan masyarakat, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran, akan terhubung dan tercatat dalam satu identitas. Ini tentunya bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui kondisi finansial mereka yang sebenarnya.

Selain itu, Payment ID juga diharapkan bisa mencegah tindak kejahatan finansial, seperti penipuan, judi online, atau praktik pinjaman ilegal, sebab seluruh aktivitas transaksi terekam secara real time dan bahkan bisa terdeteksi lebih cepat. 

Lebih lanjut, Payment ID bisa membantu mengidentifikasi calon penerima bantuan sosial, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meminimalkan risiko penerima ganda.

Kendati demikian, kehadiran Payment ID tidak lepas dari kritik. Banyak yang mengkhawatirkan soal privasi data mengingat semua riwayat transaksi akan dikumpulkan dalam satu identitas. Akibatnya, masyarakat ragu terkait privasi data mereka.

Risiko gangguan teknis juga harus diperhatikan. Pasalnya, potensi kerusakan server atau bahkan serangan siber bisa berpotensi menimbulkan dampak yang lebih masif mengingat sistem ini dikelola secara nasional.

Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap sistem digital ini juga menjadi tantangan tambahan. Hal ini berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat yang dapat memengaruhi kecepatan penerimaan sistem digital ini. 

Belum lagi, ada kekhawatiran terkait keberlanjutan, mengingat tren global saat ini mulai mengarah pada ekosistem berbasis aset digital dan blockchain. Apakah sistem seperti Payment ID yang berbasis fiat money tetap akan relevan dalam jangka panjang? Tentunya, semua ini menjadi pekerjaan rumah yang harus mampu dituntaskan oleh regulator sebelum Payment ID diadopsi secara massal.