Benarkah Punya Anak dalam Kondisi Miskin Adalah Kejahatan?

Sebagai orang Indonesia, mungkin sudah tidak asing dengan ungkapan “banyak anak, banyak rezeki”. Kalimat ini sudah menjadi semacam warisan budaya dalam kultur kita. Namun, jika melihat realitas ekonomi, rasanya kalimat tersebut kurang tepat. Belum lagi, saat ini muncul pertanyaan dari banyak masyarakat terkait memiliki anak dalam kondisi miskin dianggap sebagai bentuk kejahatan.

Kalimat tersebut memang terdengar provokatif, tetapi sebenarnya berangkat dari keresahan yang cukup nyata, seperti terkait masa depan anak, tanggung jawab orang tua, dan kebijakan negara. Di negara ini, hampir jutaan anak lahir setiap tahun. Namun, tak semuanya lahir di keluarga yang siap secara finansial, mental, dan bahkan fisik.

Di sisi lain, beberapa minggu yang lalu sempat terdengar kabar dari pemerintah daerah terkait pengendalian populasi dan bantuan sosial. Jadi, apakah memiliki anak dalam keadaan miskin benar-benar tindakan yang egois atau justru kita yang terlalu kejam menilai masalah ini?

Kebijakan Vasektomi Pemprov Jabar

Beberapa waktu lalu, media sosial sempat heboh dengan kabar bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mensyaratkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Mendengar kabar tersebut, banyak pihak langsung mengecam karena dianggap melanggar hak reproduksi.

Namun, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan tegas membantah hal tersebut. “Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, 8 Mei 2025. Lebih tepatnya, menurut Dedi melalui Antaranews, adalah imbauan bagi calon penerima bansos, khususnya yang memiliki banyak anak, untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Bahkan jika memungkinkan, KB itu dilakukan oleh pihak laki-laki.

Meskipun ini bukan kebijakan yang wajib dilakukan, rencana ini tetap saja memicu perdebatan. Sebab, Dedi juga sempat menyebutkan bahwa ke depannya rencana penerima bansos di Jawa Barat akan diintegrasikan dengan data kependudukan dan data kepesertaan KB karena data lapangan menunjukkan bahwa mereka yang menerima bantuan sama sekali tidak bekerja dan bahkan mempekerjakan anaknya (eksploitasi). Dengan kata lain, KB bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan penting dalam proses distribusi bantuan.

Lantas, apakah ini bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga atau justru cara halus pemerintah untuk menekan angka kelahiran di kalangan bawah?

Tantangan Menjadi Orang Tua di Tengah Kemiskinan

Setiap orang memang berhak melanjutkan keturunan. Namun memiliki anak bukan hanya soal menjamin anak tetap hidup. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya untuk mencintai anak tetapi juga memastikan mereka mendapatkan hak dan bisa tumbuh dengan layak.

Kamu tentunya juga sudah paham bahwa membesarkan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari makanan bergizi, pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan bahkan ruang untuk bermain dan tumbuh, semuanya membutuhkan uang. Namun ketika orang tua sendiri masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, lantas bagaimana bisa mereka memberikan yang terbaik pada anak?

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia hingga tahun 2023 yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya, mereka hidup dengan pengeluaran kurang dari Rp500 ribu per bulan. Dengan penghasilan tersebut, bahkan untuk sekadar menyekolahkan anak hingga tamat SMA pun bisa menjadi beban yang berat.

Terlebih, anak-anak dari keluarga miskin rentan mengalami stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, sekitar 21,6% anak balita di Tanah Air mengalami stunting. Ingat, stunting bukan soal tinggi badan, tetapi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas mereka di masa depan yang pada akhirnya berdampak pada negara.

Apakah Punya Anak dalam Kondisi Miskin Itu Salah?

Lantas, apakah melahirkan anak saat miskin adalah tindak kejahatan? Jawabannya tidak hitam dan putih. Namun bila kamu merenungkannya, ada logika kuat di balik pertanyaan ini.

Ingat, anak tidak pernah minta dilahirkan. Ini fakta yang sayangnya masih tidak bisa diterima oleh banyak orang tua di Indonesia. Anak pada dasarnya hadir karena keputusan orang tua. Maka dari itu, tanggung jawab moral dan sosial harus kamu tanggung sebagai orang tua.

Jika kamu tidak mampu memenuhi hak-hak dasar anak seperti makanan bergizi, akses pendidikan, dan tempat tinggal yang aman, bukankah sama saja kamu telah merampas hak anak sejak awal?

Ingat, banyak orang bisa memiliki anak, tetapi tidak banyak yang bisa menjadi orang tua. Kalimat ini bukan berarti menyuruh kamu untuk tidak menikah. Hanya saja, pertimbangkan terlebih dahulu soal memiliki anak. Sebab, memiliki anak seharusnya bukan soal memenuhi tuntutan sosial atau bukti cinta kasih, melainkan sebuah keputusan sadar dengan perhitungan yang matang.

Tentu, kamu bisa berargumen bahwa rezeki anak sudah diatur Tuhan. Namun realitanya, kalau kamu tidak berusaha, rezeki tersebut tidak akan datang. Mengandalkan doa tanpa upaya nyata bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab kamu sebagai orang tua.

Adakah Solusi yang Lebih Adil?

Menekan angka kelahiran di kalangan miskin bukan hal yang sepenuhnya salah. Lagi pula, hal ini bisa mendorong terjadinya surplus populasi yang menyebabkan munculnya banyak masalah sosial, seperti pengangguran.

Namun, apakah pengendalian populasi harus dilakukan dengan cara mewajibkan KB pria? Nah, di sinilah pentingnya kebijakan yang berkeadilan. Memang selama ini, KB lebih menjadi tanggung jawab pihak perempuan. Padahal, perempuan sudah menanggung beban yang berat, mulai dari hamil, melahirkan, hingga mengasihi anak.

Sebagai solusinya, pemerintah bisa:

• Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana
• Memberikan layanan KB gratis dan inklusif, khususnya di wilayah tertinggal
• Membuka akses pendidikan parenting agar orang tua tahu apa yang dibutuhkan anak, baik secara fisik maupun emosional

Jadi, benarkah punya anak dalam kondisi miskin adalah kejahatan? Jawabannya tidak hitam atau putih, tidak sesederhana iya atau tidak. Memiliki anak memang hak setiap orang, tetapi jika dilakukan tanpa kesiapan yang matang dan malah mengorbankan hak anak, maka itu bisa menjadi tindak ‘kejahatan’ yang sayangnya tidak bisa dipidanakan.

Menjadi orang tua adalah keputusan besar yang harus didasari oleh kesiapan mental, finansial, dan juga edukasi. Sebab, anak bukan sekadar rezeki, tetapi amanah yang harus dijaga sepenuh hati. Kalau kamu merasa belum siap, jangan takut untuk menunda karena pada dasarnya, cinta tak bersyarat antara orang tua dan anak terlahir dari upaya orang tua untuk memberi mereka kehidupan yang layak.