Sudah Bebas, Ini Alasan Bos Telegram Ditangkap
Pada akhir Agustus 2024 kemarin, dunia dikejutkan dengan berita penangkapan Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO Telegram. Aplikasi pesan yang ia ciptakan dikenal karena tingkat privasi dan keamanannya yang tinggi. Namun, justru hal ini pula yang membuat Durov disorot oleh berbagai otoritas.
Penangkapan Durov yang terjadi di Prancis memunculkan banyak spekulasi dan kekhawatiran tentang masa depan Telegram. Khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut untuk melakukan tindakan ilegal.
Telegram telah menjadi platform yang populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai pengguna Telegram terbanyak di dunia pada 2024 dengan sebanyak 160 juta pengguna. Kepopuleran ini tak lain karena fitur Telegram yang memungkinkan pengguna untuk bisa melakukan komunikasi secara aman.
Namun, popularitasnya ini pula yang menarik perhatian banyak pihak berwenang karena aplikasi ini kerap disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. Kendati Durov kini sudah dibebaskan, pertanyaan mengenai alasan di balik penangkapannya tersebut masih menjadi perdebatan.
Alasan Ditangkapnya Bos Telegram
Penangkapan Pavel Durov di Prancis pada Agustus 2024 didasarkan pada tuduhan bahwa aplikasi Telegram yang ia kembangkan telah digunakan oleh banyak pengguna untuk aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, hingga penyebaran konten pedofilia. Otoritas Prancis, dengan membawa surat perintah penangkapan internasional, menahan Durov begitu ia tiba di Bandara Bourget, Prancis, setelah melakukan perjalanan dengan jet pribadinya dari Azerbaijan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Telegram menghadapi tekanan dari banyak pemerintah di berbagai negara karena dianggap kurang melakukan moderasi konten di platform-nya. Hal ini memicu kekhawatiran banyak pemerintah bahwa Telegram menjadi sarang bagi para pelaku kejahatan yang memanfaatkan kebijakan privasi ketat dan sistem enkripsi end-to-end yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut.
Di Indonesia sendiri, Telegram pernah digunakan oleh para pelaku teror untuk saling berkomunikasi. Hal ini tentunya dapat membahayakan keamanan negara, terlebih karena tidak adanya prosedur penanganan terorisme yang baku melalui media sosial. Pada 2017, Densus 88 Antiteror menemukan banyak sekali kelompok teroris yang menggunakan aplikasi Telegram sebagai sarana untuk berkomunikasi.
Sementara itu, kasus yang dituduhkan kepada Durov melibatkan dugaan pembiaran terhadap penyebaran konten-konten ilegal, termasuk gambar pelecehan seksual anak dan tindakan kriminal lainnya.
Lebih dari itu, penangkapan Durov juga dikaitkan dengan banyak kritik yang dilemparkan ke Telegram karena kurangnya kerja sama platform tersebut dengan penegak hukum. Di beberapa negara, seperti Korea Selatan, Telegram menjadi subjek penyelidikan kepolisian setempat karena digunakan untuk mendistribusikan konten deepfake porno.
Penolakan Telegram untuk membuka akses ke akun-akun yang dicurigai oleh otoritas banyak negara dianggap sebagai salah satu alasan kuat di balik penangkapan pendirinya. Namun, pengacara Durov menyatakan bahwa menahan seorang pendiri aplikasi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh penggunanya adalah hal yang tidak adil dan bahwa penangkapan ini dianggap sebagai langkah yang berlebihan.
Bos Telegram akan Hapus Fitur untuk Aktivitas Ilegal
Setelah dibebaskan dengan jaminan, Pavel Durov langsung mengumumkan rencana untuk menangani masalah yang diangkat oleh otoritas dan publik. Dalam pernyataannya, pebisnis asal Rusia tersebut menyatakan bahwa Telegram akan mengambil langkah-langkah praktis untuk memoderasi konten-konten yang dibagikan secara lebih ketat. Ia juga menyampaikan akan menghapus beberapa fitur yang disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan ilegal.
Salah satu fitur yang akan dihilangkan dari Telegram adalah fitur blog mandiri. Pasalnya, fitur ini kerap digunakan oleh pengguna anonim untuk menyebarkan konten-konten ilegal. Selain itu, fitur “People Nearby” yang sebelumnya memungkinkan pengguna untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang secara geografis dekat dengannya juga telah dihapus karena kerap disalahgunakan oleh penipu dan bot. Sebagai gantinya, Telegram akan lebih fokus pada penyediaan layanan yang jauh lebih aman dan memberikan verifikasi pada akun bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.
Kendati demikian, Durov tetap kekeuh bahwa mayoritas pengguna aplikasinya, yakni 99,999% sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas kriminal. Namun, keberadaan segelintir kecil pengguna yang menyalahgunakan platform tersebut berdampak negatif bagi reputasi Telegram. Langkah-langkah baru yang diambil oleh perusahaan yang baru berusia 11 tahun ini diharapkan bisa mengatasi citra buruk tersebut dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Kesimpulan
Penangkapan Pavel Durov bisa dibilang telah membuka mata banyak pihak tentang tantangan yang dihadapi oleh platform pengiriman pesan instan dalam menjaga kebebasan berekspresi dan privasi, sekaligus mengatasi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Kendati Durov telah dibebaskan dan berjanji untuk meningkatkan moderasi konten-konten yang ada di Telegram, kasus ini menjadi peringatan bagi platform lain terkait pentingnya tanggung jawab terhadap aktivitas pengguna.
Bagi Telegram, keputusan untuk menghapus fitur yang disalahgunakan dan meningkatkan sistem untuk moderasi konten merupakan langkah tepat guna memastikan platform tetap aman digunakan oleh miliaran penggunanya. Dengan terus melakukan pengawasan dan meningkatkan fitur-fiturnya, Telegram tentunya berharap bisa menjaga reputasinya sebagai salah satu platform pengiriman pesan singkat yang aman dan tepercaya tanpa harus mengorbankan privasi pengguna.
Terkait bagaimana Telegram ke depannya, masa depan aplikasi ini sekaligus pengaruh kebijakan baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Namun yang pasti, kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi industri teknologi bahwa privasi dan keamanan pengguna harus selaras dan kebebasan berekspresi di dunia digital tetap harus disertai dengan upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan.