Indonesia merupakan negara yang saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan hunian yang terjangkau dan layak huni bagi rakyat. Beberapa tantangan seperti backlog perumahan dan tingginya jumlah rumah yang masih tidak layak huni menjadi isu yang sampai sekarang belum terselesaikan.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintahan Prabowo-Gibran membawa inisiatif yang cukup ambisius melalui Program 3 Juta Rumah. Program ini diharapkan tak hanya dapat menanggulangi backlog perumahan, tetapi juga merangsang kebangkitan industri properti dalam negeri yang sudah lama dinanti-nantikan.
Pada 10 tahun kepemimpinan Jokowi, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil merealisasikan program 10 juta rumah yang menjadi salah satu program kerja Jokowi. Sebanyak 10,2 juta unit rumah berhasil dibangun melalui Program Sejuta Rumah yang harus direalisasikan setiap tahun selama kepemimpinan Jokowi.
Kini, program tersebut dilanjutkan oleh era kepemimpinan yang baru Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka dengan tajuk Program 3 Juta Rumah. Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah terjangkau dan layak huni per tahun selama masa kepemimpinannya.
Lebih lanjut, pembangunan hunian layak huni ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni satu juta rumah di pedesaan, satu juta di wilayah pesisir, dan satu juta di wilayah perkotaan. Tujuan dari pembagian ini adalah agar program tersebut bisa merata ke seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di daerah terpencil maupun di pusat kota.
Dalam debat Pilpres 2024 yang lalu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Tujuan dari Program 3 Juta Rumah tak hanya untuk menyediakan hunian yang layak tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang lebih luas.
Di samping itu, program perumahan ini juga ada kaitannya dengan upaya untuk mengentaskan masalah stunting. Pasalnya, anak-anak yang hidup di lingkungan yang sehat dan layak cenderung memiliki perkembangan fisik dan mental yang jauh lebih baik.
Sebagai bagian dari upaya ini, Satgas Perumahan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa target pembangunan hunian layak huni bisa mencapai 15 juta unit dalam lima tahun. Hal ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau.
Lantas, bagaimana Program 3 Juta Rumah per tahun dapat terealisasikan? Program ini memiliki skema yang sengaja dirancang untuk menyerap seluruh lapisan masyarakat dan pelaku industri properti.
Salah satu hal yang menjadi perhatian di sini adalah pelibatan para kontraktor dan pengembang properti skala kecil, khususnya untuk proyek perumahan di kawasan pedesaan. Dengan kata lain, program ini juga turut membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk aktif berkontribusi dalam mewujudkan keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
Hashim yang merupakan adik kandung Presiden Prabowo juga menyampaikan melalui Kompas.com bahwa proyek pembangunan hunian layak huni di pedesaan dibuka khusus untuk kontraktor dan pengembang skala kecil. Jadi, perusahaan properti milik Ciputra dilarang untuk ikut proyek perumahan di kawasan pedesaan.
Sementara itu untuk proyek perumahan di kawasan perkotaan, hunian yang akan dibangun adalah hunian vertikal karena kondisi keterbatasan lahan. Untuk hunian vertikal seperti apartemen, proyek ini akan terbuka untuk para pengembang dari mana saja, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan kabarnya perusahaan properti dari Qatar dan Tiongkok sudah mulai melirik proyek satu juta rumah di kawasan perkotaan.
Program 3 Juta Rumah diprediksi akan menjadi pendorong utama dalam kebangkitan industri properti Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Menurut pengamat properti Panangian Simanungkalit melalui Liputan6.com, sektor properti di Indonesia akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2025-2029.
Berikut ini beberapa dampak positif yang diperkirakan akan terjadi pada industri properti Tanah Air imbas dari implementasi Program 3 Juta Rumah:
Dengan adanya tiga juta unit hunian baru yang tersedia setiap tahun, permintaan properti diperkirakan akan ikut mengalami lonjakan, khususnya di kalangan konsumen generasi muda yang membutuhkan hunian terjangkau. Hal ini tentu saja akan membuka kesempatan besar bagi banyak pengembang properti untuk berbondong-bondong mengembangkan proyek-proyek perumahan atau hunian vertikal di berbagai lokasi.
Pelibatan kontraktor lokal dan pengembang skala kecil dalam proyek perumahan di kawasan pedesaan diprediksi dapat meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu dengan adanya proyek perumahan yang masih di wilayah desa, maka masyarakat setempat juga akan mendapatkan lapangan kerja baru serta mungkin aliran dana yang dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal lainnya.
Program 3 Juta Rumah pada akhirnya akan disertai dengan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan nilai properti secara keseluruhan. Ini artinya kawasan-kawasan yang mengalami pertumbuhan infrastruktur akan menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modal di sektor properti. Biasanya hal ini akan terjadi di wilayah dengan aksesibilitas yang baik ke fasilitas umum atau pusat kota.
Dampak positif lainnya dari Program 3 Juta Rumah adalah kemungkinan harga properti menjadi lebih stabil. Dengan tersedianya stok hunian yang memadai, maka harga properti diproyeksikan tidak akan mengalami kenaikan secara drastis dalam waktu yang singkat sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya, yakni permintaan perumahan tinggi tetapi tidak dengan ketersediaan hunian yang layak huni. Alhasil, harga properti pun melambung tinggi.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program 3 Juta Rumah dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah langkah yang berani dan ambisius serta diharapkan bisa terealisasikan agar masalah perumahan di Indonesia bisa terselesaikan. Di samping itu, program ini diharapkan bisa membuka peluang bagi para pelaku industri properti dari semua skala dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena terbukanya lapangan kerja imbas dari proyek-proyek perumahan.